Rajawalisamudraindonesia.com, Gorontalo Utara, 12 Agustus 2026 — Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPENDNAS) Kabupaten Gorontalo Utara.
Pengukuhan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPC ABPENDNAS se-Provinsi Gorontalo yang dipusatkan di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Jamintel Kejaksaan Agung RI, Wakil Menteri Kesehatan RI, Gubernur
Gorontalo, jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, Rektor UNG, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, para camat, kepala desa serta anggota BPD se-Provinsi Gorontalo.
Pengukuhan Nurjanah Hasan Yusuf sebagai Ketua DPC ABPENDNAS Gorontalo Utara menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dan sinergi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pendampingan, koordinasi dan sinergi lintas lembaga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa.
Dengan amanah baru tersebut, Nurjanah Hasan Yusuf diharapkan mampu mendorong penguatan kapasitas BPD di Gorontalo Utara sekaligus membangun komunikasi yang semakin solid antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong terwujudnya desa-desa yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Pengukuhan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
